Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.
Di Kopassus
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.
Penyelamatan Mapenduma
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman. Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.
Pengibaran bendera di Puncak Everest
Prabowo saat menuju Gunung Everest. |
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto.[15] Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.
Pengamanan 1998
Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu (sekitar 11 ribu prajurit) , Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau. Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.
Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas. Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.
Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain. Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965, yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.
Jabatan militer
Tahun Jabatan
1976 Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha
1977 Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha
1983-1985 Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus
1985-1987 Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1987-1991 Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1991-1993 Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad
1993-1994 Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
1994 Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus
1995-1996 Komandan Komando Pasukan Khusus
1996-1998 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat
1998 Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI
Akhir karier militer
Jabatan Pangkostrad Prabowo digantikan pada tanggal 23 Mei 1998 |
Prabowo diberhentikan sebagai Pangkostrad pada tanggal 22 Mei 1998 oleh Presiden Habibie karena menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI saat itu, Wiranto, sehari setelah Habibie diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Kemudian Prabowo digantikan oleh Johny Lumintang yang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam, dan kemudian digantikan oleh Djamari Chaniago. Setelah pemecatan tersebut, Prabowo menemui Presiden Habibie, dan sempat terlibat perdebatan yang sengit. Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Dalam sidang tersebut, Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab Wiranato agar Prabowo dipecat. Hal itu dianggap sebagai akhir karier militer Prabowo. Pembicaraan tersebut dibantah oleh Prabowo. Pada Pilpres 2009 ketika Prabowo dicalonkan sebagai cawapres Megawati, Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, juga membantah bahwa Prabowo dipecat dari Pangkostrad, melainkan diberhentikan dengan hormat. Sementara itu pada 2012 dalam acara Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Prabowo mengakui bahwa dia dipecat oleh Habibie.
Karier bisnis
Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.
Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 triliun dan US$ 7,57 juta,[35] termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.
Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis.[38] Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.
Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI. Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.